PT SJI Nusa Coy ,Diminta Daftarkan Karyawan nya Ke Jamsostek, Untuk Menjamin Karyawan

Pekerja PT SJI Belum Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek

www.oretan86.com-Rokan Hulu,Komisi III DPRD Rokan Hulu Melakukan Hearing dengan PT SJI Nusa Coy, Dinas Tenaga kerja, BP Jamsostek dan Tenaga kerja PT SJI Nusa Coy Rabu ( 15/9/2021).

Kepala cabang Jamsostek kabupaten Rokan Hulu Ridwan lubis menjelaskan,Hearing ini dilakukan Komisi III DPRD Rokan Hulu berdasarkan adanya aduan pekerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan Pada tanggal 30 Juli 2021 Bernama Yanuari Daeli,

Lanjutnya,Yanuari Daeli sudah bekerja sejak April 2020 di PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy.

Hal ini terungkap Saat Hearing di Ruang Rapat Komisi III yang di Pimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Rohul Ali Imran didampingi Sekretaris Komisi III Zulfahmi dan Anggota H. M. Ilib, Budiman.

Tampak juga Hadir Kabid Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, H. Maksum, Kabul Lubis, Kabid Disnakbun Rohul Arman, Medirator Rahmi, Pihak BP Jamsostek Provinsi Riau, Kepala Cabang BPJamsostek Pasir Pangaraian Ridwan Lubis, Pendamping pekerja Penerima Kuasa Fahrin Waruwu dan Pekerja Yanuari Daeli,

Berdasarkan informasi yang diterima , ada pekerja atau karyawan dengan jumlah kurang lebih 500 Pekerja di PT SJI Nusa Coy belum terdaftar dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan,kata Ridwan kepada awak media,

Sementara itu,Bidang Pengawas Tenaga Kerja Disnaker Pemprov Riau Kabul Lubis mengatakan, terkait pengaduan itu, memaparkan singkat hak normatif, Upah, Jamsostek, Kesehatan dan lainnya yang ada kaitan dengan pekerja di atur Melalui Perjajian Kerja Bersama (PKB) Antara Manajemen Dengan Serikat Pekerja.

Ditempat yang sama, Kepala BP Jamsostek Pasir Pengaraian Ridwan Lubis mengatakan Dalam permasalahan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya,

Kepada BPJS dan Pasal 55 Pemberikerja yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 8 ( delapan) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketua Komisi III DPRD Rohul Ali Imran Menyampaikan,Komisi III akan melakukan Kunjungan bersama Disnaker, Jamsostek dan Kejaksaan yang akan di prioritaskan ke sektor Perkebunan dan PKS, Undang- Undang jelas mengamanahkan semua pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta dan tidak ada alasan bagi pemberikerja baik Karyawan Kontrak, Buruh Harian Lepas ( BHL) Atau Borongan Semuanya Wajib Terdaftar sebagai Peserta.
(Az/AWI)