Laporan Tim Hafith- Erizal Soal 25 TPS Torganda Kandas Di Bawaslu

ORETAN86.COM – 1000 Suluk – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, tidak menemukan satu pun unsur pelanggaran terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada 9 Desember 2020 lalu, khususnya di 25 TPS pada Areal Perkebunan PT Torganda di Tambusai Utara

Hal itu merupakan kesimpulan kajian dan analisa Fakta Fakta Bawaslu Rohul setelah mencermati persoalan terkait laporan Tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) 03, Hafith Syukri – Erizal yang disampaikan ke Bawaslu.

Laporan Tim kampanye Hafith – Erizal disampaikan ke Bawaslu melalui sepucuk surat Nomor 142 tanggal 13 Desember 2020 lalu.

Ada 4 poin laporan yang disampaikan tim Hafith – Erizal, yakni, soal pemalsuan dokumen oleh oknum petugas KPPS dan lainnya, minta rekomendasi agar diadakan Pemungutan suara ulang (PSU) pads 25 TPS kebun Torganda Tambusai utara, karena ditemukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan mssif (TSM).

Selanjutnya, Tim Hafith – Erizal minta PSU ulang 25 TPS itu diadakan diluar kebun Torganda serta tidak ada lagi intervensi terhadap hak seseorang menyalurkan suaranya.

Menanggapi laporan itu, Bawaslu Rohul bergerak cepat mempelajari, kajian, dan menurunkan tim investigasi, analisa fakta fakta, permintaan keterangan dan dokumen kepada pihak pihak, dipimpin 2 Komisioner Bawaslu Rohul Fanny Ariandi dan Yurnalis.

“Setelah kita kaji, telusuri, investigasi, dari soal pemalsuan dokumen yang dilaporkan terkait rekapitulasi, setelah kita sandingkan dengan dokumen kita, mulai dari C1 hasil, salinan hasil dan D 4 D, tak ada masalah,” kata Komisioner Bawaslu Rohul, Gummer Siregar, Kamis (17/12/2020).

Disebutkan Gummer, terkait petugas KPPS dari karyawan Perusahaan, tidak ada aturan regulasi yang melarang karyawan perusahaan swasta menjadi penyelenggara, karena Torganda bukan BUMN.

Sedangkan soal laporan mobilisasi pemilih ke TPS sehingga tingkat kehadiran pemilih di perusahaan tinggi, Bawaslu juga tidak menemukan pelanggaran itu.

“Fakta Yang kita dapat di lapangan adalah pihak perusahaan memfasilitasi pemilih untuk datang ke TPS dengan menyediakan kenderaan karena jarak dari afdeling ke TPS bervariasi, jadi tidak ada mobilisasi,” tegas Gummer.

Dilanjutkan Gummer, terkait saksi Paslon tertentu dilarang masuk, setelah kita mintai keterangan pengawas TPS kita dan pihak lain, hal itu ternyata juga tidak benar.

“Artinya dari beberapa poin yang dilaporkan tersebut, tidak ditemukan faktanya dan hasil investigasi itu sudah kita sampaikan ke tim Hafith – Erizal melalui surat resmi 15 Desember 2020 kemarin, diteken pak Ketua Bawaslu Fajrul Islami dan ditembuskan ke KPU Rohul dan Bawaslu Riau,” tegas Gummer. (Rpt)